SBY dipaksa turun jika tetap naikkan BBM

Klik Gambar Untuk Memperbesar

MEDAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mrdan, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (14/3). Mereka memaksa SBY turun jika tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang.

Ketua Pengurus Daerah KAMMI Medan, Rabudin Abdullah mengatakan, rencana Pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM akan semakin menambah sulit kehidupan rakyat kecil. Sebab, efek domino yang ditimbulkan kenaikan BBM sangat besar, seperti kenaikan bahan pokok dan biaya transportasi. "Bahkan bayi yang baru lahir pun akan merasakan efeknya langsung karena orangtuanya tidak mampu membeli susu," katanya.
Dia menuturkan, walau Pemerintah juga berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT), itu bukan solusi atas masalah ini. "Rakyat butuh lapangan pekerjaan, bukan "penyogokan" ala SBY," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan mencabut subsidi BBM merupakan kebijakan cacat hukum. Amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dilepas ke pasar seperti sekarang.

"Kalau kebijakan melawan hukum ini tetap dilakukan, maka penurunan Presiden dan Wakil Presiden secara paksa layak dilakukan sesuai UUD 45," ungkapnya.

Oleh karena itu, KAMMI Medan, mengajukan sejumlah poin, dalam orasinya. Yang pertama, menegakkan sistem perminyakan yang berdaulat, bebas dari cengkraman negara kapitalis. Menolak kenaikan BBM karena merupakan penzoliman cita-cita luhur bangsa. Serta menurunkan SBY-Boediono secara paksa jika tetap menaikkan BBM. Karena pencabutan subsidi BBM merupakan kebijakan yang melanggar hukum positif yang berlaku di NKRI. 

Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=237935%3A-sby-dipaksa-turun-jika-tetap-naikkan-bbm&catid=14%3Amedan&Itemid=27