Mahasiswa Desak DPRD NTB Tolak Kenaikan BBM

Mataram (Suara NTB) – Dua kelompok mahasiswa mendatangi kantor DPRD NTB, Senin (5/3)kemarin. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB datang pada pukul 10.30 WITA disusul dari Sarikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram 30 menit kemudian. Kedatangan ratusan Mahasiswa ini untuk mendesak DPRD NTB sebagai wakil rakyat NTB ikut menolak rencana pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) April mendatang.

Ketua Umum KAMMI NTB, Ahmad Dahlan mengatakan kalau dihitung secara ekonomi, kenaikan harga BBM dapat menyebabkan inflasi hingga 7 persen. Apalagi jika disusul dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen yang juga akan diberlakukan pada tahun ini. Menurutnya, angka inflasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional akan terganggu. ”Kenaikan harga dipastikan akan menyertai kenaikan BBM sehingga akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena lemahnya permintaan,” ujarnya.

Ia menyebutkan efek kenaikan BBM juga akan menyebabkan perusahaan/industri manufactur akan mengurangi/menurunkan produksinya agar tidak menyebabkan over stock. Hal ini akan dilakukan perusahaan, karena permintaan akan minim akibat menurunnya daya beli masyarakat. Di samping itu, perusahaan dalam kondisi tersebut biasanya akan melakukan PHK kepada karyawannya. ”Ini berarti kenaikan harga BBM justru akan menciptakan masalah sosial baru yaitu akan menambah pengangguran,” tegasnya.

Menyinggung mengenai rencana pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, Dahlan menilai tidak efektif untuk menurunkan beban ekonomi rakyat. Menurutnya, BLT hanya akan menjadi alat politik pencitraan pemerintah yang berkuasa menjelang Pemilu 2014 mendatang sehingga itu dinilai tidak rasional.”Tidak ada artinya kompensasi jika harga sembako semakin mahal,” katanya dengan nada keras.

Sementara itu, Azmi Sahara dari SMI Cabang Mataram menegaskan pemerintah harus menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas eksploitasi minyak di Indonesia. Walau Indonesia kaya dengan SDA minyak bumi, tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Ia menganggap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sinergis untuk mengoptimalkan potensi energi dalam negeri, sehingga hanya bergantung pada kondisi harga minyak dunia.

Mahasiswa ditemui tiga orang anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi masalah perekonomian antara lain Wakil Komisi II, Dra.Hj. Wartiah, M.Pd dan dua orang anggota komisi II masing-masing H. Mahsun Ridwainy,S.Sos, M.BA dan M.Hadi Sulthon, S.Sos.

Di hadapan massa, Wartiah menegaskan kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat. Sehingga dirinya sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap gerakan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa.”Gerakan yang dilakukan ini sangat positif,” ujar ketua DPW PPP NTB ini.

Menurut Wartiah langkah/gerakan penolakan yang dilakukan mahasiswa di beberapa tempat di Indonesia sangat efektif untuk menekan kebijakan pemerintah yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Untuk itu, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa agar anggota DPRD NTB ikut menolak dan manyampaikan aspirasi masyarakat NTB yang menolak kenaikan harga BBM akan disampaikan ke pihak selanjutnya yang lebih tinggi.

Sebagai bentuk dukungan, ketiga anggota dewan tersebut membubuhkan tanda tangan pada spanduk 1000 tanda tangan menolak kenaikan harga BBM. Setelah itu massa dari elemen mahasiswa berbeda membubarkan diri.

Sebelumnya massa KAMMI melakukan orasi di simpang Bank Indonesia Mataram. mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono turun dari jabatannya, karena tidak memperhatikan nasib rakyat miskin dengan menaikkan BBM. Apalagi kondisi masyarakat semakin sulit di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok belakangan ini. (nas/ars)

Sumber : http://kammi.or.id